Cari
  • THINKER Indonesia

eWallet: Penerapan Teknologi Pendidikan Berbasis Dompet Digital

Diperbarui: Jan 19

eWallet: Penerapan Teknologi Berbasis Dompet Digital Sebagai Inovasi Pada Sistem Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Dana Pendidikan dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan di Indonesia oleh Yuli Yantika Syahputri


LATAR BELAKANG


Pendidikan diyakini memegang peranan penting sebagai penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi tantangan akan perubahan dunia. Menuntut pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia sebagai salah satu wadah untuk mengembangkan potensi diri. Hak setiap warga negara atas pendidikan tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28c dan pasal 31. Pemenuhan hak akan pendidikan berlaku bagi semua kalangan individu, tanpa diskriminasi atas perbedaan jenis kelamin, ras, dan termasuk bagi penyandang disabilitas.

Secara internasional, tujuan pembangunan di bidang pendidikan tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) ke-empat yaitu menjamin mutu pendidikan yang inklusif dan merata serta memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua manusia. Akan tetapi, pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan utama pendidikan di Indonesia. Merujuk pada data United Nations Development Progamme (UNDP) tahun 2019, angka Human Development Index (HDI) negara Indonesia masih berada diperingkat 111 dari 189 Negara. HDI ini dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara lain di Asia Tenggara.


Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai menerapkan kebijakan penerimaan siswa berdasarkan sistem zonasi. Sistem zonasi memang memiliki tujuan yang positif agar semua kalangan mendapatkan pendidikan yang sama. Namun dalam implementasinya, konsep sistem zonasi masih dirasa kurang tepat. Permasalahannya adalah level pada masing-masing sekolah yang sudah tergambar selama ini tidaklah sama. Kesenjangan antara sekolah berlabel favorit dan non-favorit baik di daerah perkotaan maupun di daerah pendesaan masih dapat dirasakan. Kesenjangan ini dinilai berdasarkan beberapa hal: (1) kualitas tenaga pengajar; (2) akses sekolah; (3) perbedaan fasilitas yang dimiliki masing-masing sekolah; dan (4) perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat (Idrus, 2012). Ke-empat unsur tersebut dapat mempengaruhi nilai mutu dan kualitas pendidikan di sekolah.


Jika tidak diperhatikan dengan baik, maka secara tidak sengaja sistem zonasi dapat berdampak terhadap perkembangan belajar siswa. Hal ini berkaitan dengan pembatasan minat dan bakat siswa yang mendapatkan sekolah dengan kualitas pendidikan yang belum memadai, namun ternyata siswa tersebut mampu mendapatkan sekolah dengan fasilitas yang mendukung minat dan bakatnya. Padahal pokok inti dari tujuan pendidikan bukan hanya sekedar mendapatkan pembelajaran di sekolah, tetapi lebih menekankan kepada penerapan aspek kognitif dan aspek afektif pendidikan sebagai bekal para siswa agar menjadi generasi yang cerdas, mandiri, imaginatif, kreatif, dan inovatif.


Penerapan sistem zonasi perlu memperhatikan kesetaraan menyeluruh pada semua sekolah terkait sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan kualitas sekolah. Pemerataan kualitas sekolah memang memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selama 5 tahun terakhir, pemerintah telah menyalurkan sebesar 20% dari APBN untuk biaya operasional pendidikan dan mencapai 489,7 T pada tahun 2019. Anggaran dana ini diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi dan kualitas SDM (APBN, 2019). Walaupun anggaran pendidikan yang diberikan sangat besar, bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, nyatanya sistem pendidikan di Indonesia masih belum dapat berjalan secara merata.


Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pengawasan alokasi penggunaan dana pendidikan di lapangan ternyata belum dapat terkontrol dengan baik, karena tidak adanya bukti yang valid dan konkret mengenai output penggunaan dana oleh para penerima anggaran. Kurangnya pengawasan menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan pendidikan menjadi tidak terarah.


Pemanfaatan teknologi dapat menjadi akses yang mempermudah pengawasan alokasi penggunaan dana pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menggunakan konsep inovasi dalam penerapan pengawasan alokasi penggunaan dana pendidikan dengan memanfaatkan teknologi digital berupa eWallet. eWallet atau dompet elektronik merupakan salah satu teknologi fintech, yaitu teknologi yang digunakan sebagai alat penyimpanan dan pembayaran berbasis server atau web yang mudah diakses dan dapat dilakukan dimana saja (Mulyana dan Wijaya, 2018).


Melalui sistem aplikasi eWallet, pemerintah dapat mengevaluasi output penggunaan dana melalui laporan data transaksi yang mampu memberikan gambaran terhadap alokasi seluruh penggunaan dana yang diberikan ke penerima anggaran. Sehingga, hal tersebut dapat memudahkan sistem manajemen pemerintahan terkait pengelolaan dan perancangan anggaran dana pendidikan untuk tahun berikutnya. Selain itu, pemerintah juga dapat mengalokasikan anggaran dana dengan tepat ke daerah-daerah dan sekolah-sekolah yang lebih membutuhkan untuk meningkatkan kualitas sekolahnya demi mengejar pemerataan pendidikan di Indonesia.


ISI

Pemerintah telah melakukan upaya-upaya pemerataan pendidikan dengan menerapkan berbagai kebijakan dan menyalurkan anggaran dana yang besar demi peningkatan kualitas sekolah yang masih tertinggal. Tentunya, pengawasan terhadap alokasi dana ini sangat perlu dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui dan mengevaluasi arah penggunaan dana yang telah diberikan kepada seluruh penerima anggaran. Untuk itu, penulis memberikan solusi yaitu penerapan teknologi sebagai inovasi alat penyimpanan dan pembayaran dana pendidikan secara digital berupa eWallet.


Penggunaan eWallet telah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan bisnis ternama di Indonesia. Sistem eWallet dirancang menggunakan teknologi berbasis server based. Konsep dari sistem eWallet tidaklah terlalu sulit untuk dipahami, sehingga dapat diaplikasikan dalam penerbitan eWallet khusus untuk dana pendidikan. Teknologi pada sistem aplikasi eWallet akan menghubungkan antara pemberi anggaran (stakeholder), penerima anggaran (user), dan pemain digital (merchant). Penerbitan eWallet khusus dana pendidikan dapat dilakukan langsung oleh pemerintah Indonesia sebagai stakeholder. Pemerintah daerah, sekolah dan siswa sebagai user diharuskan mendaftarkan diri agar mendapatkan akses ke dalam sistem eWallet. Selanjutnya, stakeholder dapat langsung menyalurkan anggaran dana pendidikan ke masing-masing akun eWallet para user yang berhak dan telah terdaftar pada sistem.

Di dalam konsep sistem eWallet ini juga melibatkan para pemain digital (merchant), yaitu perusahaan dagang yang menyediakan jasa dan produk-produk yang mendukung pembangunan di bidang pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kerjasama dengan para pemilik merchant untuk menyediakan jasa dan produk yang dibutuhkan oleh user untuk meningkatkan kualitas sekolah maupun kualitas siswa. user akan diarahkan untuk membeli produk yang dibutuhkan ke merchant yang terdaftar dalam sistem eWallet.


Interaksi antara user dan merchant merupakan bentuk transaksi jual dan beli dengan akses yang mudah dan cepat. Sebagai stakeholder eWallet, pemerintah berhak mengetahui laporan transaksi yang dilakukan antara user dan Merchant. Laporan transaksi ini dapat diakses melalui dua cara yaitu (1) melalui laporan data transaksi yang telah tersimpan di dalam database eWallet user yang terhubung dengan sistem dari pengelola eWallet; dan (2) melalui laporan data transaksi yang diberikan oleh perusahaan merchant yang bekerja sama dengan pemerintah. Tentunya, mekanisme ini akan memudahkan pemerintah selaku stakeholder untuk mengawasi alokasi penggunaan dana secara langsung dengan mengevaluasi laporan-laporan transaksi keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran yang tercatat di dalam database eWallet tersebut.


Selain memberikan kemudahan dalam akses pengawasan alokasi penggunaan dana, penerapan penggunaan eWallet juga memberikan beberapa keuntungan. Untuk mengapresiasi bentuk kerjasama dengan stakeholder, pemilik merchant biasanya akan mengadakan berbagai promosi terhadap beberapa jasa dan produk, sehingga harga yang ditawarkan cenderung lebih murah. Keuntungan tersebut tidak hanya bagi user tetapi bahkan bagi pemerintah, karena dapat menghemat pengeluaran anggaran dana selanjutnya. Hal ini tentu akan menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam sistem manajemen pengelolaan terhadap dana anggaran pendidikan yang akan ditargetkan pada tahun berikutnya. Evaluasi tersebut berkaitan dengan perlu tidaknya anggaran dana dinaikkan atau bahkan dapat dikurangi, serta mampu merencanakan besaran dana yang tepat sebelum dialokasikan ke pemerintah daerah, sekolah dan siswa yang masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka akan peningkatan kualitas pendidikan.


Dari penerapan sistem eWallet ini diharapkan pemerintah mendapatkan gambaran terhadap daerah-daerah dan sekolah-sekolah yang membutuhkan dana lebih besar dan yang tidak. Sehingga, alokasi penggunaan dana akan lebih mengarah ke daerah dan sekolah yang masih tertinggal, agar penggunaannya dapat meningkatkan kualitas sekolah dalam menjamin akses, fasilitas dan kualitas SDM. Hal tersebut bertujuan agar daerah dan sekolah dapat mengejar ketertinggalannya dan meningkatkan kesetaraan dengan sekolah-sekolah di daerah lain yang lebih maju. Kesetaraan dalam kualitas sekolah tentunya secara perlahan akan menghapus kesenjangan terhadap citra sekolah yang berlabel favorit dan non favorit. Jika kualitas sekolah telah setara menyeluruh, penerapan kebijakan sistem zonasi dapat memberikan prospek yang bagus dalam membantu memberikan peluang bagi tercapainya tujuan pembangunan pendidikan, yaitu pemerataan pendidikan di Indonesia.


PENUTUP


Penerapan eWallet akan jauh lebih efektif dan efisien bagi pemerintah sebagai langkah mempermudah pengawasan penggunaan alokasi dana karena dapat mengakses laporan data transaksi secara detail dan akurat sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan (human error). Penggunaan eWallet juga dapat meminimalisir penyalahgunaan dana pendidikan yang telah disalurkan ke pemerintah daerah, sekolah serta siswa. Di sisi lain, pemerintah juga semakin terbantu dalam pembuatan keputusan terhadap pemangkasan dan pengaturan dana dalam manajemen pengelolaan rencana anggaran dana pendidikan.


Pada akhirnya, perlu kita sadari bahwa era industri 4.0, dimana penggunaan teknologi baru bermunculan dan berkembang semakin pesat memberikan kita peluang untuk dapat bersaing dan mengikuti perkembangan dunia, sehingga kita tidak mudah tersingkir dari peradaban zaman. Penggunaan teknologi dapat diterapkan dalam segala bidang termasuk pendidikan. Sudah saatnya penggunaan teknologi dapat mengambil peran dalam sistem pendidikan di Indonesia sebagai upaya pemerataan pendidikan dan mendorong terwujudnya tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.


“Bagaimana Indonesia dapat mengejar pemerataan pendidikan ?Jika penerapan sistem teknologinya saja masih sering terabaikan”


Lebih lengkapnya silahkan baca dalam bentuk PDF di: http://bit.ly/Juara3EsaiTHINKER

128 tampilan

Postingan Terakhir

Lihat Semua

© 2019 by THINKER.ID

  • Facebook
  • Black Instagram Icon
  • line-me